CS-08 — Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh dinilai sangat mengejutkan. Di antara izin yang dicabut tersebut terdapat emiten PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dan pengelola Tambang Emas Martabe PT Agincourt Resources. Hal tersebut disampaikan oleh pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, dalam rilis medianya.
“Sebagai seorang aktivis, saya sendiri terkejut dan terhentak. Saya tidak menduga Presiden Prabowo bisa setegas dan seberani ini dalam menghadapi raksasa kapital,” ujar Haris Rusly Moti yang pernah menjadi Aktivis 98 UGM Yogyakarta.
Menurut Haris, kebijakan tersebut di luar perkiraan semua pihak, mulai dari pelaku ekonomi hingga aktivis lingkungan. Ia mengibaratkan perintah pencabutan izin bagi perusahaan perusak hutan di daerah bencana tersebut seperti “petir di siang bolong” atau gempa 9 skala Richter yang mengguncang kekuatan kapital di Indonesia.
Kritik terhadap “Serakahnomic”
Haris menjelaskan bahwa sumber utama kekayaan segelintir oligarki “serakahnomic” di negeri ini berasal dari penguasaan jutaan hektar lahan secara legal maupun ilegal, bukan karena inovasi atau industrialisasi.
Ia menilai langkah penertiban lahan ini telah melampaui tuntutan aktivis gerakan sosial sejak era Orde Baru hingga Reformasi. “Mestinya tugas gerakan sosial, aktivis lingkungan, dan advokasi tambang saat ini adalah memberikan dukungan kritis kepada Presiden Prabowo,” tambahnya.
Melawan Disinformasi
Haris juga menyoroti serangan hoaks dan disinformasi yang sempat masif di media sosial saat bencana terjadi. Saat itu, muncul narasi yang menyudutkan Presiden Prabowo, bahkan memfitnah beliau sebagai pemilik lahan penyebab banjir.
“Namun, pada Rabu, 21 Januari 2026, semua hoaks tersebut terjawab tunai. Melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, pemerintah mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan perusak lingkungan. Pemerintah menegaskan akan menindak pengusaha jahat tersebut: now or never,” tegas aktivis lulusan UGM tersebut.
Mematahkan Mitos Masa Lalu
Haris memaklumi jika masih ada aktivis yang ragu, karena selama ini pemerintah sering dianggap lemah di hadapan kapital. Di era sebelumnya, sering muncul ketakutan akan PHK massal atau perlawanan balik dari pemilik modal untuk menyandera pemerintah.
Namun, Haris mengutip pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum (WEF) yang menantang kaum “serakahnomic” agar tidak mencoba menyuap pejabatnya. Keseriusan ini dibuktikan dengan capaian Satgas PKH yang berhasil menyita 4,09 juta hektar lahan.
Mengembalikan Konstitusi
Berdasarkan data KLHK 2024, Indonesia memiliki 92,5 juta hektar kawasan hutan, namun 61,7 juta hektar di antaranya telah mengalami alih fungsi.
“Rakyat bersama Presiden Prabowo harus mengembalikan fungsi bernegara sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Selama ini, negara seolah berjalan tanpa hukum di hadapan kaum serakahnomic. Point of no return,” tutup Haris.
Editor: Mr. Inspirator
About The Author
