Haris R. Moti
JAKARTA — Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengkritik keras arah gerakan sosial dan diskursus publik yang dibangun oleh sejumlah oknum intelektual serta kelompok mahasiswa saat ini. Haris menilai, narasi-narasi pesimistis yang diembuskan belakangan ini justru mengarah pada sikap anti-kemandirian nasional.
”Jika kita perhatikan narasi seperti ‘Indonesia Bangkrut’, ‘Sale Indonesia’, ‘Indonesia Gelap’, hingga ajakan kabur dari Indonesia dan membuang Rupiah, ini adalah narasi sampah. Gerakan seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial kita,” ujar Haris dalam keterangannya.
Kontras dengan Era Perjuangan
Mantan Komandan Relawan Prabowo-Gibran ini kemudian membandingkan dinamika gerakan hari ini dengan rekam jejak historis para pendiri bangsa. Ia mencontohkan momentum tahun 1928 saat Bung Hatta membacakan pledoi di pengadilan kolonial Den Haag dengan narasi “Indonesia Merdeka”. Dua tahun berselang, pada 1930, Bung Karno membacakan pledoi “Indonesia Menggugat” di Bandung.
Menurut Haris, para tokoh bangsa terdahulu selalu konsisten membangun narasi antitesis yang produktif melawan kolonialisme demi kedaulatan negara.
”Sangat memprihatinkan, 80 tahun setelah merdeka, justru muncul narasi yang meragukan kemandirian bangsa sendiri. Menyakitkannya lagi, narasi ini justru digerakkan oleh sebagian intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” tuturnya.
Memuji Arah Kebijakan Prabowo
Di sisi lain, Haris menilai Presiden Prabowo Subianto justru berhasil menghidupkan kembali roh narasi era revolusi kemerdekaan. Gagasan mengenai kemandirian ekonomi serta kritik terhadap penguasaan sumber daya alam (SDA) oleh oligarki—yang dulunya hanya menjadi isu pinggiran—kini telah diadopsi menjadi arus utama kebijakan istana.
”Dalam berbagai pidatonya, Presiden Prabowo selalu menegaskan Indonesia harus berdaulat dan mandiri. Ini bukan sekadar omon-omon, tetapi mewujud dalam sejumlah kebijakan untuk membangun ekonomi yang berdikari,” kata Haris.
Ia mencontohkan langkah konkret pemerintah dalam menutup kebocoran penerimaan negara melalui penindakan praktik under invoicing dan transfer pricing. Langkah ini dinilainya jauh lebih mendasar dibanding pola lama yang cenderung hanya menyasar korupsi belanja negara skala kecil.
Menuding Pengkritik Frustrasi
Haris mengindikasikan bahwa para pengkritik pemerintah saat ini tengah mengalami frustrasi dan kehabisan argumen substansial. Akibat keterbatasan kapasitas intelektual untuk menyusun antitesis kebijakan, sebagian pihak dituding sengaja melontarkan intrik dan hinaan pribadi kepada Kepala Negara.
”Mereka berharap hinaan tersebut direspons secara represif oleh pemerintah. Dengan begitu, mereka punya alasan untuk melakukan framing bahwa rezim ini otoriter dan anti-demokrasi,” jelasnya.
Padahal, lanjut Haris, tradisi gerakan sosial di Indonesia dari masa ke masa selalu menawarkan solusi alternatif. Ia mencontohkan gerakan era Orde Baru yang menawarkan demokrasi politik melawan otoritarianisme, serta gerakan era Reformasi yang menolak neoliberalisme, privatisasi BUMN, dan pencabutan subsidi rakyat.
Anomali Menolak Program Pro-Rakyat
Haris menyayangkan sikap sebagian kelompok kritis saat ini yang dinilainya justru mengadopsi cara pandang neoliberal—memandang alokasi APBN untuk masyarakat sebagai pemborosan atau aksi “bakar anggaran”.
”Gerakan sosial yang anti-alokasi APBN untuk rakyat, seperti menolak Makan Bergizi Gratis (MBG), program kampung nelayan, atau sekolah rakyat, adalah anomali paling ekstrim. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan mendapat simpati luas dari masyarakat,” tegas Haris.
Terkait adanya kekhawatiran potensi penyelewengan, Haris menegaskan bahwa sistem pengawasannya yang harus diperketat, bukan programnya yang dihentikan.
”Jika ada pejabat pengkhianat yang korupsi, ya korupsinya yang kita berantas, bukan program pro-rakyatnya yang disetop. Bansos yang sudah lama saja masih ada yang dikorupsi, apalagi MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Haris menantang para pengkritik untuk beradu gagasan secara akademis dan menyusun konstruksi pandangan yang jelas, ketimbang terus memproduksi narasi pesimistis.
”Saya menantang mereka untuk menyampaikan konstruksi pandangan mereka yang membedakannya dengan kebijakan Presiden Prabowo. Jujur, saya ragu mereka punya kapasitas intelektual untuk menyusun antitesis tersebut,” pungkasnya.
Pewarta: BTS
About The Author
