JAKARTA, CS 08 – Organisasi Cakra Satya 08 (CS 08) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap sikap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta penundaan rencana impor 105.000 unit mobil pickup dari India.
Rencana impor yang akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih tersebut dinilai perlu dikaji lebih matang agar tidak menggerus industri otomotif nasional.
Ketua Umum Cakra Satya 08, Jhohannes Marbun (Joe Marbun), menegaskan bahwa sikap kehati-hatian yang ditunjukkan oleh pimpinan DPR merupakan bentuk tata kelola kebijakan publik yang baik dan bertanggung jawab.
“Mengingat besarnya skala kebijakan ini dan dampaknya terhadap industri otomotif kita, pembahasan secara menyeluruh bersama Presiden dan kementerian terkait mutlak diperlukan sebelum keputusan diambil,” ujar Joe Marbun dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Joe memaparkan empat poin pertimbangan utama mengapa rencana impor tersebut harus dievaluasi secara mendalam:
1. Prioritas Industri Otomotif Dalam Negeri. Cakra Satya 08 menekankan perlunya memberikan ruang dan kesempatan maksimal bagi produsen lokal untuk memenuhi kebutuhan operasional program Koperasi Desa Merah Putih. Pengadaan dalam jumlah masif idealnya memanfaatkan kapasitas industri nasional demi memacu peningkatan produksi, investasi, dan penguatan struktur manufaktur di dalam negeri.
2. Ancaman bagi Tenaga Kerja dan UMKM Lokal. Industri otomotif nasional ditopang oleh ekosistem rantai pasok yang melibatkan banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pemasok komponen serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Setiap kebijakan pengadaan kendaraan dikhawatirkan akan berdampak langsung pada keberlanjutan ekosistem tersebut jika tidak mengutamakan pasokan domestik.
3. Kontradiksi dengan Visi Industrialisasi Presiden. Pemerintah saat ini tengah gencar mendorong agenda hilirisasi dan industrialisasi untuk menyongsong visi Indonesia Emas. Kebijakan impor kendaraan operasional dinilai tidak selaras dengan semangat penguatan kapasitas produksi nasional dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
4. Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor. Mengingat kebijakan impor skala besar ini menyangkut aspek industri, perdagangan, dan ketenagakerjaan, Joe menilai langkah penundaan untuk melakukan koordinasi lintas kementerian adalah wujud kehati-hatian yang patut diapresiasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang lahir benar-benar komprehensif dan berpihak pada kepentingan bangsa.
Sebagai penutup, Cakra Satya 08 mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan dialog konstruktif dan etika kebijakan publik. “Kami mendesak agar kepentingan industri dalam negeri, tenaga kerja, dan UMKM selalu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis,” pungkas Joe Marbun.
Pewarta: Swara Cakra
About The Author
